Latar Belakang

Berawal dari sebuah lembaga penerbitan di UB pada era 1980an yang merupakan salah satu cikal bakal unit usaha di UB. Sejalan dengan berjalannya waktu, unit usaha UB berkembang seiring dengan upaya UB untuk bertransformasi menjadi PTN dengan status Badan Hukum Pendidikan (BHP) pada tahun 2006.

Selanjutnya, pada tahun 2007, UB disetujui Dikti menjadi PTN BHP, dengan catatan menunggu disahkannya UU BHPMN. Sementara menunggu pengesahan UU BHPMN, UB memutuskan untuk bertransformasi menjadi BLU yang disahkan melalui SK Menteri Keuangan No. 361/KMK.05/2008, tertanggal 17 Desember 2008. Cita-cita UB bertansformasi menjadi PTN BHP pupus setelah pada 2010  Mahkamah Konstitusi membatalkan UU BHP pada 31 Maret 2010, dengan mencabut UU No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Setelah selama sekitar 5 (lima) tahun sejak pembatalan UU BHP, pada bulan Agustus 2016, Rektor UB, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS. mengambil kebijakan untuk melakukan penataan kembali atas unit-unit usaha yang berkembang di UB. Pada 4 Agustus 2015, diterbitkan SK Rektor No. 363/2015, tentang pengangkatan manajemen/ pengelola Unit Usaha di UB yang dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing (1) Pengelola Unit usaha Akademik, dan (2) Pengelola Unit usaha Non-Akademik. SK Rektor tersebut kemudian disempurnakan melalui penerbitan SK Rektor No. 526/2015, tertanggal 28 Desember 2015.  Melalui SK Rektor ini, personalia pengelola unit usaha dilengkapi, dari yang semula hanya terdiri dari Direktur dan Wakil/Sekretaris Direktur, dilengkapi dengan Kepala-kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan, Kepala Divisi Hukum dan Advokasi, dan Kepala Divisi Pengembangan, Kerjasama, dan Pemasaran, ditopang dengan penetapan Staf Administrasi Umum, dan Staf Administrasi keuangan.

Pada tahun 2016, diterbitkan Peraturan Rektor No. 40/2016, tertanggal 1 Agustus 2016 tentang Badan Pengelola Usaha (BPU) UB dan Peraturan Rektor No. 62/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha di UB.  Peraturan-peraturan tersebut merupakan penjabaran dari amanat Permenristekdikti 4/2016 pasal 129, yang menjadi acuan dalam pengelolaan Badan Usaha Non Akademik UB beserta unit-unitnya.

 

Visi dan Misi

WhatsApp chat